APINDO mengusulkan Rp. 850.000,- dibawah angka Rp. 990.733,- hasil survey pasar Dewan Pengupahan Kabupaten Pasuruan

Pada hari ini Kamis. Tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu delapan, bertempat di Rumah Makan Nikmat Rasa, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Pasuruan yang dihadiri oleh 15 (lima belas) orang anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Pasuruan dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan tata kerja dan tata tertib Dewan Pengupahan Kabupaten Pasuruan, maka tingkat kehadiran anggota sejumlah 15 (lima belas) orang dari 19 (sembilan belas) orang jumlah anggota adalah telah memenuhi qourum dan syah;
2. Dari unsur serikat pekerja / serikat buruh mengusulkan nilai UMK 2009 sama dengan KHL Desember 2008 sebesar Rp. 990.733, dengan alasan:
a. UMK Kabupaten Pasuruan 2008 telah mencapai 100% KHL plus;
b. Akibat dampak resesi global mengakibatkan semakin turunnya daya beli masyarakat pekerja;
3. Dari unsur APINDO mengusulkan Rp. 850.000,- dengan mendasarkan
a. Peraturan Bersama 4 Menteri (Menakertrans, Mendagri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan) khususnya pasal 3;
b. Memperhatikan perkembangan usaha dan perekonomian Nasional dan ditambah pula adanya krisis ekonomi global.
4. Mengingat tidak adanya satu angka usulan maka Dewan Pengupahan Kab. Pasuruan menyerahkan kepada mekanisme yang berlaku;

dibuat dan disepakati untuk dijadikan pedoman dalam pembuatan rekomendasi usulan Upah Minimum Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 kepada Bupati Pasuruan.
Ikut Menandatangani Al. :
1. Muhammad. Agus Syukron, S.Sos
2. Agung Riyadi, SH
3. Drs. Purwanto, MSi
4. Yudi Kurnain, SSi
5. Drs. Abdul Ghofur
6. Drs. Hendro Prihartanto
7. Erdijanto Wahjoedi, SH
8. Ratno, SH
9. HM. Romli, SH
10. Abdul Bari, Spd
11. Teguh Subchan, SE
12. Drs. Sony Suprajogi
13. Drs. Ec. Pudjo Suksmo,
14. Hariyanto, SH
15. Moch. Masykur, SH

Usulan UMK Kabupaten Pasuruan malam ini telah diusulkan ke Dewan Pengupahan Prop Jatim yang sedang mengadakan sidang guna mereomendasikan angka UMK di Prop Jatim kepada Gubernur Jatim.
Sebagaimana diketahui bahwa Ring I terdiri dari Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan. dimana angka usulan UMK masing-masing kota al.

• Kota Surabaya usulan UMK sebesar Rp. 948.500,-
• Kabupaten Sidoardjo usulan UMK sebesar Rp. 955.000,-
• Kabupaten Gresik usulan UMK sebesar Rp. 971.000,-
• Kabupaten Mojokerto usulan UMK sebesar Rp. 910.000,- dan
• Kabupaten Pasuruan usulan UMK sebesar Rp. 990.733,-

Angka usulan UMK Kabupaten Pasuruan tampaknya paling tinggi jika dibanding dengan kota lainnya sesama di Ring I.

KESIMPULAN :

BERAPAPUN ANGKA UMK TAHUN 2009 TIDAK AKAN BISA MEREDAM AKSI UNJUK RASA TENTANG PENOLAKAN UMK, KARENA AKSI UNJUK RASA PENOLAKAN UMK TIDAK MURNI LAGI SEBAGAI AKSI SOLIDARITAS YANG DIPERJUANGKAN OLEH PIMPINAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH TERHADAP PERBAIKAN KESEJAHTERAAN KAUM BURUH, AKSI UNJUK RASA AKAN DIPERGUNAKAN SEBAGAI BENTUK MENCARI DUKUNGAN TERHADAP PIMPINAN-PIMPINAN SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH YANG AKAN MENCALONKAN SEBAGAI CALON LEGESLATIF PADA PEMILU 2009 NANTI. UDK SAJA DUM.

NASIB BURUH DITENTUKAN UMK

HASIL RAPAT DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN PASURUAN
AGENDA MEMBAHAS UPAH MINIMUM KABUPATEN ( UMK )
BERTEMPAT DI RUMAH MAKAN NIKMAT RASA KRATON
HARI SELASA, 14 OKTOBER 2008


HADIR PADA ACARA RAPAT :
1. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB PASURUAN BESERTA KASUBDIN KETENAGA KERJAAN BESERTA STAF DISNAKERTRANS..
2. KETUA DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN PASURUAN.
3. ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN 17 ORANG TERDIRI DARI PERWAKILAN DARI APINDO DAN SERIKAT PEKERJA SERTA DARI UNSUR PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN SEBAGAI FASILISATOR.

INTI ACARA RAPAT :
1. RAPAT MEMBAHAS ANGKA KEBUTUHAN HIDUP LAYAK ( KHL ) HASIL SURVEY PASAR SEBESAR Rp. 990.733,- PADA BULAN SEPTEMBER 2008 YANG AKAN DIMINTAKAN REKOMENDASI KEPADA BUPATI PASURUAN SEBAGAI ANGKA UPAH MINIMUM KABUPATEN PASURUAN ( UMK ) TAHUN 2009 SERTA AKAN DIUSULKAN KEPADA GUBERNUR JAWA TIMUR SEBESAR Rp. 990.733,-.
2. DISAMPAIKAN OLEH KADISNAKERTRANS BAHWA ANGKA KHL KAB. PASURUAN SEBESAR Rp. 990.733,- ADALAH ANGKA YANG TINGGI DIBANDINGKAN DENGAN KHL KOTA SURABAYA SEBESAR Rp. 964.000,-
3. KAB. PASURUAN TERMASUK DIDALAM RING I ( KAB. MOJOKERTO, KAB SIDOARDJO, KAB. GRESIK DAN KAB. PASURUAN ) DIBAWAH KOTA SURABAYA.
OLEH KARENANYA DIMINTA OLEH KADISNAKERTRANS AGAR KHL KAB PASURUAN HASIL SERVEY TGL. 4 SEPTEMBER 2008 DAN DITABULASIKAN DATA HASIL SURVEY PADA TANGGAL 10 SEPTEMBER 2008 DIPEROLEH ANGKA KHL SEBESAR RP. 990.733,- DIKAJI ULANG OLEH DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN PASURUAN SEBELUM DIMINTAKAN REKOMENDASI KEPADA BAPAK BUPATI PASURUAN DAN YANG NANTINYA AKAN DIUSULKAN SEBAGAI UMK KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2009 SEBESAR RP. 990. 733,-
KARENA ADA BEBERAPA POIN YANG MEMUNGKINKAN UNTUK DIKAJI ULANG UTAMANYA :
KOMPONEN NO. 26 ALMARI PAKAIAN DI PASA BANGIL Rp. 750.000, TERLALU TINGGI DARI PADA PASAR SUKOREJO Rp. 400.000,- DAN PANDAAN Rp. 400.000,-
KOMPONEN No. 44 TRANSPOTASI KERJA DAN LAIN, TIDAK DILAKUKAN SURVEY KARENA TIDAK DASAR ( SK. BUPATI ) YANG MENGATUR TARIF ANGKUTAN MELAINKAN DIAMBIL RATA-RATA SEBESAR Rp. 7.250,- PERHARI.
KE-2 KOMPONEN TERSEBUT JIKA DIKAJI ULANG AKAN BERPENGARUH AKAN BISA BERKURANG DARI ANGKA Rp. 990.733,- DIMANA LEBIH TINGGI DARI KOTA SURABAYA, YANG SECARA ATURAN DIATAS RING I.
4. UNSUR SPSI TIDAK SEPAKAT TERHADAP USULAN KADISNAKER, UNSUR SPSI MENGHENDAKI TETAP ANGKA SEBESAR Rp. 990.733,- YANG AKAN DIMINTAKAN REKOMENDASI KEPADA BUPATI PASURUAN UNTUK DIUSULKAN KEPADA GUBERNUR JAWA TIMUR.
KARENA PENGALAMAN 2 TAHUN YANG LALU USULAN YANG TELAH DIREKOMENDASI BUPATI KEPADA GUBERNUR JAWA TIMUR TIDAK BERPENGARUH DAN PADA AKHIRNYA YANG DITETAPKAN GUBERNUR JAWA TIMUR TIDAK SESUAI DENGAN USULAN YANG TELAG DIREKOMENDASI BUPATI.
5. PERTEMUAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN AKAN DILANJUTKAN KEMBALI DI RUMAH DINAS BAPAK WAKIL BUPATI PASURUAN GUNA MEMBERIKAKAN MASUKAN YANG NANTINYA AKAN DIMINTAKAN REKOMENDASI KEPADA BAPAK BUPATI PASURUAN SELANUJTNYA DIUSULKAN KEPADA GUBERNUR JAWA TIMUR UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI ANGKA UMK KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2009.
6. KESIMPULAN :
BERAPAPUN ANGKA UMK TAHUN 2009 TIDAK AKAN BISA MEREDAM AKSI UNJUK RASA TENTANG PENOLAKAN UMK, KARENA AKSI UNJUK RASA PENOLAKAN UMK TIDAK MURNI LAGI SEBAGAI AKSI SOLIDARITAS TERHADAP PERBAIKAN KESEJAHTERAAN KAUM BURUH, AKSI UNJUK RASA AKAN DIPERGUNAKAN SEBAGAI BENTUK MENCARI DUKUNGAN TERHADAP PIMPINAN-PIMPINAN SERIKAT PEKERJA YANG AKAN MENCALONKAN SEBAGAI CALON LEGESLATIF PADA PEMILU 2009 NANTI.
DUMP.